Bidang Praktik
Reservasi Konsultasi

2025-07-16
![[기고] 주 4.5일제 실현 기대감…노동시장의 미래는?](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250716082010525.webp&w=3840&q=100)
Seiring terbentuknya pemerintahan baru, angin perubahan pun bertiup pada kebijakan ketenagakerjaan. Arah kebijakan ketenagakerjaan pemerintah kali ini secara keseluruhan adalah pemangkasan jam kerja dan perluasan tanggung jawab negara, dengan sikap bahwa diperlukan peralihan kebijakan yang berani demi keselarasan kerja dan kehidupan yang berkelanjutan. Di antaranya, terutama perhatian rakyat terpusat pada penerapan 'sistem 4,5 hari kerja seminggu' yang merupakan salah satu janji kampanye Presiden Lee Jae-myung.
Sebenarnya, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat bersikap positif terhadap penerapan sistem 4,5 hari kerja seminggu. Hasil jajak pendapat mengenai penerapan sistem 4,5 hari kerja seminggu yang belakangan dilakukan perusahaan konsultasi data PMI terhadap 1.000 pria dan wanita dewasa berusia 19~69 tahun di seluruh negeri, 37,9% responden menyatakan sikap setuju.
Namun, kesulitan akibat penerapan sistem pun diperkirakan terjadi. Sebab bagi perusahaan pasti disertai beban biaya. Pemerintah berencana mendorong partisipasi sukarela dengan cara memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan sistem 4,5 hari kerja seminggu, tetapi suara kekhawatiran pun bermunculan. Apabila jam kerja dipangkas, perusahaan berada dalam situasi harus mempekerjakan tenaga kerja tambahan untuk mempertahankan volume produksi.
Dari sudut pandang ahli, meskipun masih sebatas program percontohan, sistem 4,5 hari kerja seminggu tampak sebagai arus yang tak terhindarkan. Perkiraannya, hanya dengan persoalan kebiasaan kerja berjam-jam khas Korea dan rendahnya kelahiran·penuaan penduduk saja, perubahan cara bekerja pun akan tak terhindarkan.
Terutama, Pasal 50 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Korea Selatan yang berlaku mengatur bahwa jam kerja dalam satu minggu tidak boleh melampaui 40 jam di luar waktu istirahat. Ini menetapkan batas atas jam kerja, sehingga pemberi kerja dapat menetapkan secara mandiri jam kerja yang lebih pendek dari 40 jam dengan syarat berunding dengan pekerja. Oleh karena itu, sistem 4,5 hari kerja seminggu berarti dapat diterapkan tanpa revisi undang-undang sekalipun.
Sistem 4,5 hari kerja seminggu dapat dipandang sebagai peralihan menuju struktur bekerja lebih sedikit namun lebih efisien. Namun, untuk penyebaran ke sektor swasta, penyempurnaan kelembagaan dan dukungan kebijakan mutlak diperlukan. Secara konkret, dituntut langkah nyata seperti ①penataan ulang sistem upah agar kerja yang dipersingkat dimungkinkan tanpa pemotongan upah ②dukungan finansial atas beban biaya tetap ③konsultasi penerapan sistem kerja fleksibel bagi usaha kecil dan menengah.
Saat ini sebagian besar perusahaan berada dalam situasi mempertahankan sistem upah berbasis senioritas, dan apabila terjadi pengurangan hari kerja dan jam kerja, produktivitas tenaga kerja menurun sehingga dapat menimbulkan akibat berupa penarikan usaha, restrukturisasi, dan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan arah untuk mencegah penurunan produktivitas dan memperkuat daya saing perusahaan melalui penataan ulang dari sistem upah berbasis waktu menjadi sistem upah berbasis peran.
Terutama, jika hendak mengurangi beban biaya tetap perusahaan, harus dilakukan berbagai dukungan kebijakan seperti dukungan yang disesuaikan menurut skala perusahaan, penguatan finansial usaha kecil dan menengah, serta dukungan·konsultasi pencocokan tenaga kerja. Jika upaya seperti ini dilanjutkan, pengakaran sistem yang nyata akan dimungkinkan.
Selain itu, jika sistem 4,5 hari kerja seminggu mengakar, besar kemungkinan akan memberikan berbagai dampak pada dunia industri. Pertama, hal itu dapat bekerja menguntungkan untuk merekrut talenta muda yang mementingkan keseimbangan kerja dan kehidupan, dan dalam jangka panjang dapat pula meningkatkan konsentrasi kerja dan loyalitas organisasi pekerja. Sebaliknya, pada industri padat karya seperti jasa·manufaktur, kenaikan biaya tenaga kerja dan kekakuan pengoperasian tenaga kerja dapat menjadi kelemahan, sehingga perancangan sistem yang disesuaikan per jenis usaha dan kesepakatan antara pihak pekerja dan manajemen menjadi penting.
Tim Usaha Kecil dan Menengah
[Baca artikel selengkapnya]
[Opini] Harapan realisasi sistem 4,5 hari kerja seminggu…bagaimana masa depan pasar tenaga kerja? (kunjungi)
Semua bidang Sekilas pandang
1/0
Reservasi Konsultasi Kunjungan
Jika ada masalah hukum, konsultasikan dengan pengacara spesialis Litigasi yang melibatkan warga asing di kantor terdekat