Pengacara Waralaba, apakah ada risiko jika kantor pusat memutuskan kontrak waralaba secara sepihak?

Ya, apabila memutuskan kontrak dengan pelaku usaha gerai waralaba, hal itu dapat berujung pada gugatan waralaba.

Ketika kantor pusat, yaitu franchisor, hendak memutuskan kontrak waralaba dengan pelaku usaha gerai waralaba, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi.

Pertama, hanya apabila termasuk beberapa alasan yang membuat kontrak waralaba sulit dilanjutkan pihak kantor pusat dapat memutuskan kontrak waralaba.

Alasan umum yang dapat memutuskan kontrak waralaba

▶ Ketika pelaku usaha gerai waralaba mengajukan kepailitan atau dimulai prosedur eksekusi paksa maupun prosedur pemulihan (rehabilitasi)

▶ Ketika surat sanggup·cek yang diterbitkan pelaku usaha gerai waralaba dihentikan pembayarannya akibat gagal bayar dan lain-lain

▶ Ketika pelaku usaha gerai waralaba tidak lagi dapat menjalankan bisnis waralaba akibat bencana alam, alasan pribadi yang berat, dan lain-lain

▶Ketika pelaku usaha gerai waralaba melanggar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan gerai sehingga menerima pencabutan kualifikasi·lisensi·izin atau perintah penangguhan usaha

Apabila sulit menilai apakah hal itu menjadi alasan pemutusan kontrak waralaba, sebaiknya Anda meminta nasihat kepada pengacara waralaba.

Apabila alasan semacam ini timbul dan hendak memutuskan kontrak waralaba, franchisor harus memberitahukan kepada pelaku usaha gerai waralaba dengan memberikan masa tenggang 2 bulan atau lebih.

Terutama, franchisor harus memberitahukan secara tertulis 2 kali atau lebih bahwa “fakta pelanggaran kontrak yang konkret” dan “kontrak akan diputuskan apabila fakta pelanggaran tersebut tidak diperbaiki”.

Apabila pemutusan kontrak waralaba dilakukan tanpa pemberitahuan semacam ini, secara hukum tidak berkekuatan sehingga dapat berujung pada gugatan, maka sebaiknya Anda mendapatkan peninjauan dari pengacara waralaba.