Penandatanganan MOU Kerja Sama dengan Asosiasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korea

Firma Hukum Daeryun (Perseroan Terbatas) pada tanggal 12 menyatakan bahwa pada 11 Oktober 2023 telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Asosiasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korea untuk penasihatan hukum perbaikan sistem demi jaminan hak penyandang disabilitas dan lainnya.
 

Melalui perjanjian kerja sama kali ini, dimulai penelitian untuk penyelarasan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas PBB (UNCRPD) dengan hukum dalam negeri. Kedua lembaga berencana menjalankan △pengembangan indikator analisis UNCRPD △peninjauan hukum disabilitas dan pengajuan rancangan pembentukan dan revisi △dukungan konsultasi hukum perdata dan pidana bagi anggota Asosiasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korea. Selain itu, untuk melindungi hak dan kepentingan penyandang disabilitas kebijakannya adalah tidak segan memberikan dukungan di bidang hukum dengan menyelenggarakan usaha bersama seperti edukasi dan seminar kepentingan umum.

Pengacara pengelola tertinggi Jeong Chan-u mengatakan, "Bermakna dalam dapat berkontribusi pada peningkatan hak dan kepentingan penyandang disabilitas melalui dukungan hukum kepada Asosiasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korea," dan "Kami akan mencurahkan upaya terbaik agar dapat mewujudkan nilai sosial bersama dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kapabilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Daeryun demi asosiasi."

Ketua asosiasi Kim In-gyu pun menyampaikan kesannya, "Kami berharap keahlian asosiasi akan diperkuat berkat keterlibatan kalangan hukum. Kami berterima kasih kepada Daeryun yang menyatukan tekad untuk melindungi hak dan kepentingan penyandang disabilitas," dan "Ke depan, di bawah bantuan timbal balik, kami akan menjalankan kegiatan secara lebih aktif di bidang yang membutuhkan bantuan hukum seperti pembentukan undang-undang, agar penyandang disabilitas dapat dijamin hak dan kepentingannya yang semestinya."

Sementara itu, Firma Hukum Daeryun (Perseroan Terbatas) adalah firma hukum besar dalam negeri yang naik ke skala 10 besar dalam negeri hanya dalam 5 tahun setelah didirikan pada 2018, dan memiliki 22 pusat spesialis seperti pidana, hukum korporasi, kekerasan sekolah, kejahatan seksual, serta konstruksi dan properti. Saat ini menjalankan 32 kantor di seluruh negeri, dan baru-baru ini membuka tambahan kantor baru yang terpisah dari kantor yang ada di wilayah Daegu dan Gwangju, serta akan segera membuka kantor baru di wilayah Anyang pula.