Bidang Praktik
Reservasi Konsultasi

2024-05-07

④"Cukup sudah 'kalimat kue lapis'"
Putusan berbahasa sederhana Pengadilan Administrasi Seoul 'menarik perhatian'
"Akan membantu pula meningkatkan kepercayaan terhadap peradilan"
"Meskipun tidak melanggar hukum, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan pesankan kepada siswa penggugat", "Tentu sulit meminta seorang siswa yang masih sangat muda dan berada dalam masa pubertas untuk mengendalikan emosinya seperti orang dewasa, bukan? Para hakim dalam perkara ini pun pernah mengalami masa seperti itu, dan demikian pula orang dewasa lainnya."
Pada Januari tahun ini, Divisi Administrasi ke-11 Pengadilan Administrasi Seoul (Hakim Ketua Kang Woo-chan) menjatuhkan putusan yang memenangkan penggugat dalam gugatan pembatalan sanksi jam pelayanan sosial dan lain-lain, dan berbeda dari perkara pada umumnya, mencantumkan dalam putusan tersebut dalam bentuk kotak 'isi putusan dan pesan yang dirangkum dengan bahasa sederhana untuk penggugat yang masih remaja'.
Saat itu, Hakim Ketua Kang menyatakan, "Pihak dalam perkara ini adalah siswa penggugat itu sendiri. Untuk menjadi orang dewasa yang matang dan mampu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, ia harus cukup mengetahui dan memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya dan hasil apa yang telah keluar, lalu memetik pelajaran dari hal tersebut", dan melampaui sekadar pembacaan putusan, ia tidak segan memberikan nasihat dan pesan bagi penggugat yang akan membaca putusan tersebut. Divisi Administrasi ke-11 yang dipimpin Hakim Ketua Kang juga merupakan tempat yang pertama kali mencoba 'putusan easy read' bagi penyandang tunarungu.
Berdasarkan rangkuman liputan Asia Today pada tanggal 7, di tingkat pengadilan pun telah dimulai pencarian majelis hakim yang akan memelopori penulisan putusan secara mudah seperti 'Divisi Administrasi ke-11'. Kantor Administrasi Pengadilan bulan lalu mengeluarkan pengumuman di Courtnet internal pengadilan dan sedang merekrut majelis hakim yang akan ikut serta dalam pelaksanaan optimalisasi dokumen putusan hingga tanggal 24 mendatang. Ini merupakan kabar baik yang muncul setelah dimulainya seri perencanaan 'Mari menulis putusan dengan mudah' dari media ini.
Ke depan, Kantor Administrasi Pengadilan akan memulai optimalisasi untuk penulisan putusan yang ringkas dan mudah dipahami, terbatas pada △perkara tunggal di antara perkara perdata·keluarga serta perkara bandingnya (termasuk perkara perdata bernilai kecil) △perkara dengan tingkat banding dan tingkat pembatalan yang relatif rendah (uang pinjaman, keberatan pihak ketiga·keberatan atas tuntutan, harga jual beli, uang pengalihan, keberatan atas pembagian) △perkara yang jumlahnya banyak dan relatif berpola (penyerahan·pembongkaran bangunan, pembatalan perbuatan yang merugikan kreditor, ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, uang jaminan sewa).
Pada pengumuman tersebut juga dilampirkan contoh 'optimalisasi dokumen putusan perdata·keluarga' yang sebelumnya telah dibahas. Diperkirakan akan dibahas pula cara-cara yang lebih kreatif berdasarkan hal-hal berikut: △penulisan secara poin·berurutan alih-alih kalimat utuh △menghilangkan pencantuman fakta dasar dan hanya mencantumkan pokok sengketa serta penilaian atasnya △mengganti fakta dasar·yang diakui yang tidak banyak diperselisihkan dengan lampiran terpisah △mengganti dalil para pihak dengan judul △jika butir yang didalilkan banyak, merangkumnya dalam tabel dan mencantumkannya secara ringkas.
Seorang pejabat Kantor Administrasi Pengadilan menjelaskan, "Jika ditulis dalam bentuk kalimat demi kelengkapan, banyak kata sambung seperti 'namun', 'akan tetapi', dan 'dan' yang masuk, maka kami akan melakukan optimalisasi dengan menyusunnya dalam bentuk laporan", dan menambahkan, "Karena hanya ada subjek dan predikat, penulisannya pun mudah, dan keterbacaan bagi pembaca juga akan menjadi lebih baik".
Di kalangan hukum muncul pandangan bahwa optimalisasi putusan yang sedang dicoba pengadilan harus mempertimbangkan tidak hanya tujuan meringankan beban kerja hakim, tetapi juga aspek peningkatan akses masyarakat umum terhadap peradilan. Yaitu, sebaiknya menghindari penggunaan istilah bergaya karakter Tionghoa yang sulit dipahami padahal ada istilah yang akrab bagi masyarakat umum sekaligus objektif·netral, dan perlu disusun standar serta sistem yang menyeluruh untuk itu.
Pengacara Moon Yu-jin yang berlatar belakang hakim (pengacara utama Firma Hukum Pansim) mengatakan, "Semasa menjabat sebagai hakim, ketika menjalankan persidangan saya pernah mengatakan di ruang sidang 'sidang telah diperbarui', namun juga menjelaskan 'maksudnya karena hakim berganti, maka perkara ditinjau kembali'. Selain itu, dalam putusan pun, alih-alih menyatakan 'dicabut haknya', menggunakan ungkapan yang sedikit lebih mudah seperti 'direbut haknya' menurut saya lebih mudah dipahami masyarakat umum. Pada akhirnya, pengadilan harus membuat standar yang memungkinkan penggantian istilah sulit yang saat ini digunakan dengan istilah yang akrab dan mudah dipahami".
Khususnya dalam hukum perdata, semakin tua suatu undang-undang, semakin banyak kata bergaya karakter Tionghoa yang tetap ada tanpa direvisi, sehingga tidak sedikit bagian yang dianggap semakin sulit oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa istilah hukum yang usang perlu dibenahi secara legislatif, dan selanjutnya para hakim harus berupaya menulis kalimat sesingkat mungkin dalam putusan.
Pengacara Park Na-ri yang berlatar belakang hakim, Kepala Pengacara Umum Firma Hukum Daeryun, menyatakan, "Ada juga yang menyebutnya 'kalimat kue lapis', sebaiknya dihindari penyusunan paragraf yang menumpuk beberapa kalimat (bahkan ketika parah bisa melebihi satu halaman) dengan pola seperti 'jika menggabungkan poin ~, poin ~, poin ~, poin ~, maka dinilai bahwa ~'".
Selanjutnya, Pengacara Park menyampaikan, "Saya memandang upaya untuk menulis putusan secara singkat dan mudah dipahami sangat positif", dan "Jika pengadilan berupaya menyusun putusan dengan mempertimbangkan posisi rakyat, saya rasa hal itu akan membantu pula meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap peradilan".
Semua bidang Sekilas pandang
1/0
Reservasi Konsultasi Kunjungan
Jika ada masalah hukum, konsultasikan dengan pengacara spesialis Litigasi yang melibatkan warga asing di kantor terdekat