[Kontribusi] 'Iklan CPC' yang memanas di industri pengacara — kekhawatiran rusaknya kepentingan publik

Belakangan, salah satu sarana promosi daring yang paling menjadi sorotan di kalangan pengacara adalah iklan 'CPC (Cost Per Click, biaya per klik)'. Biaya dihitung berdasarkan jumlah pelanggan mengeklik iklan, dan cirinya makin banyak volume pencarian kata kunci populer, makin tinggi harga satuannya. Para pengiklan bersaing lelang sengit agar iklan mereka muncul di posisi teratas dalam mesin pencari dan platform iklan. Pengacara pun tampak tak lepas dari persaingan. Sebabnya, pengeluaran biaya iklan berperan sebagai unsur inti perolehan perkara.

Masalahnya, iklan CPC seperti ini besar kemungkinan merusak esensi layanan hukum. Sebabnya, makin sengit persaingan iklan, makin cepat komersialisasi pasar hukum, dan seiring beban biaya membesar, pengacara berkemungkinan menaikkan biaya jasa untuk menutupinya. Terutama, belakangan harga satuan CPC di pasar hukum dalam negeri naik tajam, dan untuk kata kunci populer dengan permintaan pencarian tinggi seperti 'perceraian' dan 'gugatan pidana', jumlah per satu klik diketahui melampaui ratusan ribu won. Meski klik hanya terjadi 500 kali sehari, berarti biaya iklan 50 juta won dikeluarkan.

Masalah struktural iklan CPC pun tak boleh diabaikan. Karena sistemnya menuntut pengeluaran biaya iklan besar agar dapat muncul di posisi teratas, polarisasi seputar biaya iklan di kalangan pengacara pun dapat makin parah. Pengacara yang sulit menanggung biaya iklan mulai dari jutaan hingga ratusan juta won bahkan tidak memperoleh kesempatan berkontak dengan klien secara daring. Yang terkena dampak buruk bukan hanya pengacara. Pengguna pun terus-menerus hanya melihat iklan pengacara tertentu yang berhasil dalam lelang bernilai tinggi sehingga justru dapat timbul masalah pilihan yang terbatas.

Karena itu, penulis berpikir regulasi tertentu diperlukan pada pasar iklan CPC saat ini. Sebabnya, penataan ulang pasar iklan pengacara berpusat pada kekuatan modal harus dicegah. Namun, regulasi yang sepihak dan tanpa syarat dapat melanggar nilai konstitusional berupa kebebasan berekspresi dan kebebasan berprofesi sehingga harus didekati dengan hati-hati. Untuk saat ini, cara yang paling realistis menurut penulis adalah membuat firma hukum yang menjalankan iklan CPC membentuk badan regulasi mandiri. Yaitu cara membuat mereka secara sukarela menyusun pedoman terkait iklan dan menggiring mereka mematuhinya sendiri. Firma Hukum Daeryun tempat penulis berada bersedia ikut serta bila Asosiasi Pengacara Korea memelopori pembentukan badan seperti ini, dan berharap Asosiasi Pengacara Korea mengusulkan cara yang lebih baik bila ada.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perluasan lingkungan mobile, hingga kemunculan AI, seiring zaman berubah, saluran rakyat memanfaatkan layanan hukum pun makin beragam. Di kalangan pengacara,

'promosi daring' kini merupakan arus zaman yang sulit disangkal lagi. Namun, ada nilai penting yang sama sekali tak boleh dilupakan. Yaitu 'kepublikan' dan 'keadilan ekonomi'. Kini saatnya memulai pemantauan cermat dan regulasi mandiri atas pasar iklan CPC yang memanas, agar beban biaya iklan tidak dialihkan kepada klien.

[Baca artikel selengkapnya]
[Kontribusi] 'Iklan CPC' yang memanas di kalangan pengacara, kekhawatiran merusak kepublikan (kunjungi tautan)