Bidang Praktik
Reservasi Konsultasi

2026-05-08

"Mengemudi mabuk mobil ada ketentuan pengecualian, tetapi hanya skuter yang tidak ada, jelas tidak adil"
Keluar penilaian banding administratif bahwa keputusan membatasi perolehan ulang SIM selama 1 tahun terhadap orang yang mengemudikan skuter listrik dalam keadaan mabuk lalu tertangkap dan membayar denda pelanggaran ringan adalah berlebihan.
Komisi Banding Administratif Pusat pada November tahun lalu menjatuhkan denda pelanggaran ringan 100 ribu won dan pencabutan SIM terhadap A yang mengendarai skuter listrik, sebuah alat mobilitas personal, dalam keadaan mabuk lalu tertangkap.
Setelah itu, A mencoba mendaftar ujian untuk memperoleh SIM lagi, tetapi dinas tidak menerima pendaftaran dengan alasan masa diskualifikasi 1 tahun belum lewat.
Karena itu, A mengajukan banding administratif dengan alasan bahwa menurut Undang-Undang Lalu Lintas Jalan ada klausul pengecualian yang memungkinkan perolehan SIM meski dalam masa diskualifikasi bila 'hukuman di bawah denda' difinalkan, sehingga denda pelanggaran ringan pun harus dipandang dengan maksud yang sama.
Namun, pihak dinas mempertahankan sikap bahwa denda pelanggaran ringan tidak termasuk hukuman pidana menurut hukum pidana sehingga bukan objek penerapan pengecualian. Maksudnya, meski telah membayar denda pelanggaran ringan, pembatasan masa diskualifikasi tetap harus diterapkan.
Namun, komisi banding administratif menerima dalil A. Komisi menyampaikan, "Membuat mengemudi mabuk alat mobilitas personal dibayar dengan denda, kurungan, atau denda pelanggaran ringan dibanding mengemudi mabuk mobil atau sepeda motor berarti memandangnya berisiko relatif lebih rendah dan hendak menghukum ringan," dan "adanya ketentuan pengecualian yang membebaskan masa diskualifikasi untuk mengemudi mabuk mobil atau sepeda motor yang lebih berbahaya, sedangkan tidak ada ketentuan terkait untuk skuter, jelas merupakan kekurangan legislatif."
Ia melanjutkan, "Bila orang yang memenuhi syarat denda pelanggaran ringan dan membayarnya langsung tidak dapat memperoleh SIM, sedangkan sebaliknya orang yang tidak memenuhi syarat sehingga dijatuhi hukuman pidana atau menolak membayar denda pelanggaran ringan lalu menjalani pengadilan kilat justru dapat memperoleh SIM, itu benar-benar bertentangan dengan maksud sistem," dan "situasi kontradiktif di mana hanya orang yang membayar denda pelanggaran ringan yang mengalami kerugian."
Pengacara Firma Hukum Daeryun Byeon Gwan-hun yang mewakili A berkata, "Sistem denda pelanggaran ringan aslinya dibuat untuk menyelesaikan perbuatan pelanggaran ringan secara sederhana dan membantu dekriminalisasi, tetapi bila hanya pembayar yang dikecualikan dari ketentuan pemulihan, timbul situasi ganjil di mana orang mengajukan pengadilan kilat dan menggiring hukuman pidana demi memperoleh SIM," dan "saya dapat menghasilkan pembatalan keputusan dengan aktif menjelaskan bahwa itu masalah serius yang mengabaikan maksud legislatif sistem denda pelanggaran ringan yang hendak mengurangi pemborosan yudisial yang tidak perlu."
Komisi Banding Administratif Pusat adalah lembaga profesional banding administratif di bawah Komisi Antikorupsi dan Hak Sipil Korea Selatan yang didirikan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan banding yang diajukan atas keputusan atau kelalaian lembaga administrasi pusat, kota khusus, kota metropolitan, provinsi, serta lembaga administrasi daerah khusus di bawah lembaga administrasi pusat.
Sementara itu, kecelakaan skuter listrik akibat mabuk terjadi setiap tahun. Pada 2024, B yang mengendarai skuter listrik dalam keadaan mabuk lalu melanggar sinyal di persimpangan Songdo International City, Yeonsu-gu, Incheon, dan bertabrakan dengan kendaraan SUV, ditangkap polisi. Saat kecelakaan, kadar alkohol darah B ternyata 0,08% atau lebih, angka pencabutan SIM.
Selain itu, pada sekitar pukul 20.00 tanggal 31 Agustus 2025, di jalan dekat sebuah terowongan bawah tanah di Deogi-dong, Ilsanseo-gu, Goyang, pria berusia 20-an C yang mengendarai skuter listrik di penyeberangan dalam keadaan mabuk bertabrakan dengan kendaraan yang melaju lurus. Segera setelah kecelakaan, C melarikan diri dari lokasi, dan polisi menangkapnya di tempat tinggalnya. Kadar alkohol darah C dikabarkan setingkat pencabutan SIM.
Jurnalis Seo Da-hui happiness@kyeonggi.com
[Baca artikel selengkapnya]
"Bila sudah membayar denda pelanggaran ringan mabuk skuter, dapat langsung mengikuti ujian SIM"...komisi banding administratif menunjuk 'kekurangan legislatif' (kunjungi tautan)
Semua bidang Sekilas pandang
1/0
Reservasi Konsultasi Kunjungan
Jika ada masalah hukum, konsultasikan dengan pengacara spesialis Litigasi yang melibatkan warga asing di kantor terdekat