Bidang Praktik
Reservasi Konsultasi

2026-05-11
![[기고] 무임승차하려다 30배 철퇴…부정 꼼수, 범죄가 되는 순간](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260511011048993.webp&w=3840&q=100)
Kang Dong-hun, pengacara Firma Hukum Daeryun
Dalam 3 tahun terakhir, jumlah penindakan penumpang gelap (naik tanpa membayar sah) kereta bawah tanah Seoul mendekati 160 ribu kasus, dan besar denda yang dipungut saja mencapai 7,7 miliar won Korea Selatan. Ini akibat menyebarnya persepsi lengah yang menganggap perbuatan menggunakan kartu tarif preferensial milik orang lain tanpa izin sekadar kenakalan ringan atau pelanggaran ringan.
Namun, penumpang gelap yang dilihat dari lapangan praktik hukum adalah kejahatan harta yang risikonya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebab, ia melampaui sekadar pelanggaran syarat dan ketentuan, dan merupakan perbuatan melawan hukum berat yang disertai tanggung jawab ganti rugi perdata bernilai tinggi dan sanksi pidana.
Lebih dari 80% keseluruhan penumpang gelap adalah kasus penggunaan kartu diskon milik keluarga atau kenalan tanpa izin. Orang mungkin berpikir cukup asalkan tidak tertangkap di tempat, tetapi kenyataannya berbeda. Sebab, saat melewati gerbang tiket, sasaran tidak hanya teridentifikasi melalui sinyal per kelompok usia, tetapi juga terhubung secara waktu nyata dengan rekaman CCTV. Bagian yang paling sulit dibela sebagai kuasa hukum juga justru catatan log komputer. Sanggahan “saya membawanya karena keliru” kehilangan daya yuridisnya di hadapan riwayat penyalahgunaan selama beberapa bulan yang tersimpan dalam data.
Harga pertama yang harus dibayar saat terjaring sebagai penumpang gelap adalah tambahan tarif yang bersifat menghukum berdasarkan Undang-Undang Usaha Perkeretaapian Korea Selatan dan syarat serta ketentuan pengangkutan penumpang. Seseorang harus membayar sejumlah uang yang setara dengan 30 kali lipat tarif ruas terkait.
Hal yang khususnya perlu diperhatikan adalah bahwa hal itu tidak berakhir pada penindakan sekali saja. Apabila fakta naik tanpa izin secara terus-menerus di masa lalu teridentifikasi melalui penelusuran riwayat naik-turun, dilakukan pembebanan surut yang bersifat pengembalian keuntungan tidak sah atas seluruh pemakaian di masa lalu. Kasus terkena eksekusi paksa jutaan won gara-gara berhemat tarif kecil sering terjadi dalam praktik.
Tanggung jawab pidananya lebih berat lagi. Perbuatan menggunakan fasilitas berbayar tanpa imbalan yang sah termasuk ‘tindak pidana penggunaan fasilitas umum secara tidak sah’ menurut Pasal 348-2 Undang-Undang Pidana Korea Selatan. Apabila seseorang secara aktif menipu dengan menunjukkan kartu identitas orang lain seenaknya, hal itu dapat berkumpul (konkursus) dengan pemalsuan dokumen swasta dan penggunaannya, bahkan hingga tindak pidana penipuan. Ini adalah perkara yang dapat dijatuhi bukan sekadar denda melainkan hingga pidana penjara nyata, dan tidak boleh diabaikan bahwa ia dapat meluas menjadi perkara pidana yang meninggalkan catatan kriminal, bukan sekadar denda administratif.
Apabila Anda terjerumus dalam krisis hukum akibat penindakan yang tak terduga, Anda harus menyusun strategi penanganan praktis, bukan seruan emosional. Penyangkalan dugaan secara berlebihan dalam situasi ketika bukti fisik jelas hanya akan menjadi dasar pemberatan hukuman dalam prosedur pidana selanjutnya. Akui bagian yang perlu diakui, tetapi apakah lingkup tuntutan keuntungan tidak sah secara perdata sudah tepat secara yuridis wajib dicermati. Jika mampu menganalisis apakah seluruh catatan masa lalu merupakan penyalahgunaan dan memisahkan ruas pelanggaran yang sebenarnya, jumlah pungutan tambahan yang mencapai jutaan won dapat dikurangi cukup besar.
Pada tahap pidana, harus difokuskan pada pencegahan konkursus nama kejahatan. Penanganan strategis yang esensial adalah membuktikan sejak awal penyidikan bahwa perbuatan itu tidak bersifat kambuhan, atau meminimalkan dugaan dengan segera menyelesaikan ganti rugi kepada korban. Agar satu kesalahan tidak berujung pada noda seumur hidup atau kerugian harta yang sulit ditanggung, pembelaan terbaik adalah menjelaskan situasi secara logis berdasarkan bukti objektif dan mengupayakan kesepakatan yang mulus.
Wartawan Jeong Ye-jin yejin0311@inews24.com
[Baca artikel selengkapnya]
[Opini] Mau menumpang gratis malah kena palu 30 kali lipat…saat akal-akalan curang menjadi kejahatan (buka tautan)
Sebelumnya
"Jika sudah membayar denda mengemudi skuter dalam keadaan mabuk, bisa langsung mengikuti ujian SIM"... Komisi banding administratif menunjukkan 'kekosongan legislasi'
Berikutnya
Pertumbuhan pesat dengan inovasi bukan kebiasaan… "Akan menjadi firma hukum yang pintunya mudah diketuk siapa saja"
Semua bidang Sekilas pandang
1/0
Reservasi Konsultasi Kunjungan
Jika ada masalah hukum, konsultasikan dengan pengacara spesialis Litigasi yang melibatkan warga asing di kantor terdekat